undang undang otonomi daerah terbaru. Untuk mewujudkannya, Undang-undang Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, perlu diperbarui. undang undang otonomi daerah terbaru

22 Agustus 2023. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. 1. Sedangkan daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah. Tugas DPD : Pengertian, Sejarah, Fungsi, Tugas, Dasar Hukum Dan Wewenang DPD – DPD (Dewan Perwakilan Daerah) adalah sebuah lembaga demokrasi Indonesia. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan. 1. Masuk Daftar. 23 Tahun 2014 Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah MATERI POKOK PERATURAN Abstrak Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah Hubungan Pemerintah Pusat dengan Daerah dapat dirunut dari. UUD 1945 menjadi landasan hukum otonomi. Undang-undang otonomi daerah terbaru: terdiri dari UU Pemerintahan Daerah, UU Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat. 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan di Daerah adalah Otonomi Daerah yang nyata dan bertanggung jawab lebih merupakan kewajiban bagi daerah dari pada hak. Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Mengingat : 1. Telah dilakukan uji materiil oleh MK dengan nomor putusan 35/PUU-VIII/2010. Arti daerah otonom sudah diatur dalam undang-undang. Peratutan. Klaim bahwa pemerintah pusat telah menggelontorkan lebih dari Rp1. UU 8 tahun 2022 tentang Provinsi Kalsel memperbaharui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Propinsi Kalimantan Barat Kalimantan Selatan Dan Kalimantan Timur. Mengatasi krisis 1997. Muh. Sistem pembinaan dan pengawasan yang dianut oleh produk UU No 22 Tahun 1999 lebih bersifat demokratis dan berupaya untuk mendewasakan, serta penguatan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka otonomi. bahwa sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 memberikan keleluasaan kepada Daerah untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah; b. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92); 2. Uud No 32 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah – Tentang Tahun. 125, TLN NO. Sedangkan yang berlaku untuk wilayah tertentu sesuai dengan otonomi daerah adalah produk perundang-undangan tingkat daerah. Bahasa Indonesia. Menurut UU No. " Tiga Kunci Sukses Otonomi Daerah. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, ketentuan. Pemerintah daerah memiliki wewenang untuk mengatur pemerintahannya sendiri sering disebut otonomi daerah. 2021/No. Masuk Daftar. ABSTRAK: CATATAN: Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Juni 2016. Dari ketentuan Pasal 112 ayat (1) tersebut di atas, menentapkan yaitu: “Pemerintah Pusat memfasilitasi penyelenggaraan Otonomi Daerah dalam rangka. Beberapa aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pelaksanaan Otonomi Daerah: Undang-Undang No. Promo khusus pengguna baru di aplikasi Tokopedia! Download Tokopedia App. UMUM. Bidang. Bahasa. Undang-undang (UU) tentang Pemerintahan Aceh. Kami menghormati pendapat yang mengatakan bahwa konsep otonomi pada umumnya memungkinkan dilakukannya pemekaran provinsi oleh pemerintah pusat, sebagaimana diatur undang-undang otonomi daerah. 2. Selama ini Provinsi Kalsel. Sebelumnya Perpu. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Chatib Basri mengatakan syarat fiskal yang lebih ketat itu akan masuk dalam revisi UU No. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi PAD atau disingkat sebagai Pendapatan Asli Daerah, merupakan penerimaan yang berasal dari sumber-sumber di dalam wilayah suatu daerah tertentu, dan dipungut berdasarkan Undang-undang yang berlaku di Indonesia yaitu Permendagri Nomor 13 Tahun 2006. Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2001. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diatur dengan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Undang-undang Otonomi Daerah Otonomi daerah di Indonesia adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sehubungan dengan telah ditetapkanya UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah berikut disampaikan UU dimaksud. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 33 TAHUN 2004 TENTANG PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAHAN DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. View. Kepala Daerah. Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya bersama tiga daerah otonom baru (DOB) lainnya di Papua merupakan bagian dari upaya mempercepat pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Papua. 2004/ No. dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah,. Sedangkan menurutUNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2015. UU ini mencabut UU Nomor 33 Tahun 2004 dan UU Nomor 28 Tahun 2009. bahwa sesuai dengan Pasal 18A ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hubungan. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus mengamanatkan bahwa dalam rangka percepatan pembangunan kesejahteraan dan peningkatan kualitas pelayanan publik serta kesinambungan dan keberlanjutan pembangunan di wilayah Papua, perlu dilakukan upaya untuk melanjutkan dan. 3. uuo 32 th 2004. Menurut undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 arti otonomi daerah daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. bahwa pajak daerah dan retribusi. com - Revisi Undang-Undang Otonomi Khusus Papua (Otsus Papua) telah disahkan menjadi undang-undang di DPR pada Kamis (15/7/2021). Otonomi daerah, dalam pelaksanaanya telah sedemekian rupa diatur oleh Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI. Oleh bitar Diposting pada 24 September 2023. Dari sejumlah daftar inventarisasi masalah atau DIM yang dikemukakan oleh fraksi-fraksi dan Dewan Perwakilan Daerah terhadap usulan perubahan dari Pemerintah, tampak sejumlah isu yang selama ini menjadi tuntutan rakyat Papua. Pembagian wilayah administrasi pemerintahan di Indonesia berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 beserta penjelasannya menegaskan bahwa pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk dan susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang. Com – Otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengelola urusan dan kepentingan masyarakat daerah sendiri sesuai dengan undang-undang yang telah di buat. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Produk sejarah. Produk Hukum Terbaru. Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 PAD bersumber dari: a) pajak Daerah; b) retribusi Daerah; c) hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang. CATATAN : - Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 2 Oktober 2014. ABSTRAK: bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan. Atas dasar pemikiran di atas¸ maka prinsip-prinsip pemberian otonomi daerah dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 adalah sebagai berikut : 1. BAB 8 - 9 PEMBANGUNAN EKONOMI DAERAH dan OTONOMI DAERAH 8-9. 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Propisi Kalimantan Barat,. Kaho (2005: 138) menyatakan, bahwa salah satu kriteria penting untuk. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Bab VI Pasal 18 Ayat 1 menyebutkan bahwa: "Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang. Penulisan ini bertujuan untuk meninjau penerapan desentralisasi dan otonomi dalam proses pemerintahan dengan Undang-Undang No. Tujuan pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia menjadikan pelaksanaan otonomi daerah tepat guna bagi masyarakat daerahnya. Asas-asas Otonomi Daerah Menurut Wenny (2012) ada beberapa asas penting dalam Undang-Undang otonomi daerah yang perlu dipahami, antara lain: 1) Asas Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahanMenurut undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. id : 26 hlm. Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah mengamanatkan hak, wewenang, dan kewajiban. UU nomor 22 tahun 1999 kemudian digantiBeli Undang-Undang Otonomi Daerah Edisi Terbaru - Pustaka Buana di buku murah arifin. 32 Tahun 2004, otonomi daerah Indonesia diselenggarakan atas prinsip-prinsip sebagai berikut: Pelaksanaan otonomi daerah harus berdasarkan aspek demokrasi, keadilan, dan pemerataan potensi yang dimiliki daerah sesuai dengan keragaman dan ciri khas. Melansir dari laman Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, tujuan otonomi Daerah menurut Undang-Undang No. Kelompok Jabatan Fungsional Subtansi Otonomi Daerah. 3 Kode Redeem Honkai: Star Rail Terbaru 29 September. “Hal ini jelas menjadi sedikit berbeda dengan undang-undang otonomi daerah lainnya, UU Pemerintahan Aceh kan bersifat lex specialis,” ujar Fachrur Razi saat menggelar rapat dengar pendapat umum (RDPU) evaluasi pelaksanaan UU Pemerintahan Aceh di Gedung DPD, Selasa (18/1/2022) kemarin. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) disahkan pada tanggal 15 Januari 2014 di akhir masa pemerintahan Presiden DR. 22/1999 ini mengatur tentang Pemerintahan Daerah di masa Presiden BJ Habibie. Halaman ini telah diakses 14013 kali FILE-FILE PERATURAN. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; d. Pasal 3 (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Laporan Fikar W Eda | Jakarta. Otonomi Daerah; i. Pasal 2 Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara. Detail Download. Otonomi daerah secara resmi telah diberlakukan di seluruh wilayah Indonesia sejak tahun 2001. INFO NASIONAL – Indonesia menganut sistem otonomi daerah yang berasas desentralisasi. 4437, LL SETNEG : 115 HLM. Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Maret 2022. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pasal 1 angka 30, Pasal 1 angka 38, Pasal L angka 47 sampai dengan angka 49, Pasal 245 sepanjang terkait dengan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 279, Pasal 285 ayat (2) huruf a angka 1 sampai dengan angka 4, Pasal 288 sampai dengan Pasal 291, Pasal 296, Pasal 302, Pasal 324, dan Pasal 325 Undang. OTONOMI KHUSUS BALI DAN DESENTRALISASI ASIMETRIS Oleh : Drs. Tujuan otonomi daerah pertama adalah. UU No. bahwa Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah sehingga perlu diganti; d. Berdasarkan dasar hukum Undang-Undang No. rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerahBeli UNDANG UNDANG OTONOMI DAERAH TERBARU di rarebookstmii. JAKARTA, KOMPAS. a. Berlaku. Berdasarkan Pasal 1 Perpu No. Pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah juga diatur dalam undang-undang ini. 21 tahun 1950(Lembaran Negara Republik Indonesia Serikat tahun 1950 No. otonomi daerah dan pemerintah daerah - partai politik dan pemilu - pemilihan umum daerah, dprd, pemilihan kepala daerah Undang-undang (UU) Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah T. mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang – undang. Kabupaten Subang dalam Angka. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ditetapkan pada 7 Mei 1999 dan berlaku efektif sejak tahun 2000. Availability ↑. bahwa Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah sehingga perlu diganti;30. Bahasa Indonesia. bahwa dalam rangka melindungi dan menjunjung harkat martabat, memberi afirmasi, dan. 862. SERAMBINEES COM, JAKARTA - Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 21 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Otsus Papua) resmi disahkan menjadi Undang-undang (UU) dalam Rapat Paripurna di DPR, Kamis (15/7/2021). Sistem Pajak dan Retribusi Penjelasan Umum UU No. Pemerintah Pusat. Otonomi Desa Menurut Undang-Undang No. Tentang Tokopedia Mitra Tokopedia Mulai Berjualan Promo Tokopedia Care. Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 6 Tahun 2023 tentang tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik IndonesiaPenyelenggaraan otonomi daerah sudah diatur dan disepakati dalam peraturan Undang-undang yang telah ada di Indonesia, yaitu sebagai berikut ini : 1. Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2021 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua MATERI POKOK. (Penjelasan Atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH I. com - Revisi Undang-Undang Otonomi Khusus Papua ( Otsus Papua) telah disahkan menjadi undang-undang di DPR pada Kamis (15/7/2021). Sebagaimana tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara dibentuk dengan tujuan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan. Ketentuan . dan retribusi daerah kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari rencana pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/ kota (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan PP Nomor 47 Tahun 2015 jo PP Nomor 43 Tahun 2014); dan h. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagai dasar pelaksanaan otonomi daerah. ** ) (7)Susunan dan. Dalam melaksanakan tugasnya Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah dibantu oleh Kepala Sekretariat yang membawahkan Bidang Otonomi Daerah dan Bidang Perimbangan. Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah. Smith. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah PERUBAHAN KEDUA ATAS. Undang-undang pemerintahan daerah. Karena itu, Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945, antara lain, menyatakan bahwa. Dana Otonomi Khusus adalah dana yang bersumber dari APBN untuk membiayai pelaksanaan otonomi khusus suatu Daerah, sebagaimana ditetapkan dalam Undang­ Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 TahunTEMPO. Mengenal Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, Berikut Penjelasannya. Carolyn Teich Adams. Camat. pengaturan bagi daerah otonom yang baru dimekarkan tetapi dinyatakan gagal dalam melaksanakan otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Menimbang : a. Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Hingga pada tahun 2012 terdapat 529 daerah otonom yang terdiri dari 34 Provinsi, 402 Kabupaten, dan 93 kota. Undang-Undang Pemerintahan Aceh adalah Undang-Undang tahun 2006 yang mengatur pemerintahan provinsi Aceh, Indonesia, sebagai pengganti Undang-Undang Otonomi Khusus dan hasil kesepakatan damai antara Pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka, yang dikenal dengan MoU Helsinki. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesiadan pertimbangan lain yang memungkinkan terselenggaranya Otonomi Daerah; b. ABSTRAK:. Undang-undang yang telah disahkan pada akhir september 2004 tersebut sebenarnya bukan hanya revisi atas Undang-undang sebelumnya. Pengaturan dalam pasal-pasal tersebut merupakan satu kesatuan pengaturan yang meliputi susunan pemerintahan, pengakuan terhadap keanekaragaman dan keistimewaan daerah, dan. Papua. dasar hokum Tidak hanya pengertian tentang otonomi daerah saja yang perlu kita bahas. (Penjelasan Dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587). dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri dan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. UU No. Undang-undang pembentukan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain mencakup nama, cakupan wilayah, batas ibukota, kewenangan. UU Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua itu diteken Presiden Jokowi pada Senin (19/7). daerah sesuai visi Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014? Kapasitas adalah proses pemberian kekuatan kepada siapa yang tidak memiliki kekuatan (Septianawati, Haryono, & Nurani, 2014). Bagikan. Penyetujuan pengesahaan Rancangan. 193. PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG PERANGKAT DESA. Provinsi Papua Tengah berhak mendapatkan alokasi transfer ke daerah berdasarkan kemampuan keuangan negara dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perppu tersebut ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada 12 Desember 2022, dan diundangkan pada hari yang. Download Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Undang-undang (UU) NO. UU No. Halaman ini telah diakses 159880 kali. E. Preview. Undang-Undang. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 7. Untuk meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan otonomi daerah, Pemerintah Daerah seharusnya diberi kewenangan yang lebih besar dalam perpajakan dan retribusi. Undang-Undang harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, maka Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah perlu ditetapkan menjadi Undang-Undang. 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat. Berlaku. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan. Istilah daerah otonom kerap kali tertukar dengan otonomi daerah. 23, LN 2014/NO. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pasal 1 angka 30, Pasal 1 angka 38, Pasal L angka 47 sampai dengan angka 49, Pasal 245 sepanjang terkait dengan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 279, Pasal 285 ayat (2) huruf a angka 1 sampai dengan angka 4, Pasal 288 sampai. 6396, JDIH.